24215921
1EB23
SISTEM EKONOMI INDONESIA
1.
Sistem
Sistem adalah suatu organisasi besar
yang menjalin berbagai objek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan
tertentu.
Subjek dan objek :
·
Sistem kemasyarakatan ; orang atau
masyarakat
·
Sistem kehidupan/lingkungan ;
makhluk hidup dan benda alam
·
Sistem peralatan ; barang atau
alat
·
Sistem informasi ;
data,catatan,fakta
Perangkat
kelembagaan : lembaga/wadah subyek melakukan hubungan,cara dan mekanisme yang
menjalin hubungan
Tatanan/kaidah
: norma/peraturan yang mengatur hubungan subyek/objek agar berjalan serasi.
2.
Sistem
Ekonomi dan Politik
Ekonomi politik merupakan suatu ilmu
yang mengkaji bagaimana persoalan-persoalan ekonomi yang terjadi disuatu negara
diselesaikan dengan menempatkan kekuatan politik sebagai kekuatan pendukung
dalam memberikan solusi terhadap kasus-kasus ekonomi.
Hubungan antara ekonomi dan politik bisa
bermakna eksplanatori (menjelaskan bagimana kekuatannya terkait) dan bisa juga
bersifat normatif (bagaimana seharusnya sifat perkaitan diantara kedua disiplin
ilmu tersebut).
Sebagai suatu disiplin ilmu yang lebih
komprehensif, ekonomi politik lahir dari berbagai upaya yang dilakukan untuk
menemukan sinergi, mengisi kekosongan yang tidak dijumpai dalam satu disiplin
ekonomi atau disiplin politik saja.
Dumairy (1996) sistem ekonomi adalah
yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dan seperangkat
kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan.
Sistem ekonomi :
·
Subyek/obyek ; manusia (subyek)
dan barang ekonomi (obyek)
·
Perangkat kelembagaan ; lembaga
ekonomi formal dan non-formal dan cara serta mekanisme hubungan
·
Tatanan ; hukum dan peraturan
perekonomian
Sanusi
(2000) perbedaan antar sistem ekonomi dilihat dari ciri :
a. Kebebaan konsumen dalam memilih barang dan jasa yang dibutuhkan
b. Kebebasan masyarakat memilih lapangan kerja
c. Peraturan pemilihan/pemakaian alat produksi
d. Pemilihan usaha yang dimanifestasikan dalam tanggung jawab manajer
e. Pengaturan atas keuntungan usaha yang diperoleh
f. Pengatutan motivasi usaha
g. Pembentukn harga barang konsumsi dan produksi
h. Penentuan pertumbuhan ekonomi
i. Pengendalian stabilitas ekonomi
Benang merah
hubungan sistem ekonomi dan sistem politik
KUTUB A
|
KONTEKS
|
KUTUB Z
|
Liberalisme
|
Ideologi politik
|
Komunisme (menghapus hak perorangan)
|
Demokrasi
|
Rezim pemerintahan
|
Otokrasi atau otoriter (kekuasaan
tak terbatas)
|
Egaliterisme (Berderajat sama)
|
Penyelenggaraan kenegaraan
|
Etatisme (lebih mementingkan
negara)
|
Desentralisme
|
Struktur birokrasi
|
Sentralisme
|
Kapitalisme
|
Ideologi ekonomi
|
Sosialisme
|
Mekanisme pasar
|
Pengelolaan ekonomi
|
Perencanaan terpusat
|
Perbedaan sistem
ekonomi suatu negara dapat ditinjau dari beberapa sudut :
·
Sistem kepemilikan sumber daya
atau faktor – faktor produksi
·
Keleluasaan masyarakat dalam
berkompetisi dan menerima imbalan atas prestasi kerja
·
Praktek peranan pemerintah dalam
mengatur,mengarahkan,merencanakan bisnis,dan perekonomian dalam umumnya.
3.
Kapitalisme
dan Sosialisme
Sistem
ekonomi yang ekstrim:
a. Sistem ekonomi kapitalis
·
Pengakuan terhadap kepemilikan
individu terhadap sumber ekonomi
·
Kompetisi antar individu dalam
memenuhi kebutuhan hidup dan persaingan antar badan usaha untuk mengejar
keuntungan
·
Tidak batasan bagi individu dalam
menerima imbalan atas prestasi kerjanya
·
Campur tangan pemerintah sangat
minim
·
Mekanisme pasar akan menyelesaikan
persoalan ekonomi
·
USA
b. Sistem ekonomi sosialis
·
Kepemilikan oleh negara terhadap
sumber ekonomi
·
Penekanan terhadap kebersamaan
dalam menjalankan dan memajukan perekonomian
·
Imbalan yang diterima oleh
individu berdasarkan kebutuhan, bukan prestasi kerja
·
Campur tangan pemerintah sangat
tinggi
·
Persoalan ekonomi harus
dikendalikan oleh pemerintah pusat
·
USSR
·
Produktivitas dalam masyarakat
sosialis dilihat sebagai suatu keadaan yang mampu untuk menghasilkan cukup banyak
guna memenuhi kebutuhan materialnya
·
Hakikat manusia dalam masyarakat
sosialis, masyarakat dianggap masih belum mau bekerja dengan suka rela,
produktif, dan mengedepankan efisiensi sehingga untuk menumbuhkan semangat
tersebut masyarakat dalam bekerja harus dibeli upah untuk setiap orang yang
mereka pekerjakan
c. Sistem ekonomi campuran
·
Kepemilikan oleh individu terhadap
sumber ekonomi diakui negara
·
Kompetisi antar individu dalam
memenuhi kebutuhan hidup dan persaingan antar badan usaha untuk mengejar keuntungan
·
Imbalan yang diterima oleh
individu berdasarkan kebutuhan, bukan prestasi kerja
·
Campur tangan pemerintah hanya
untuk bidang tertentu seperti bidang yang diperlukan oleh seluruh masyarakat
(listrik dan air)
·
Mekanisme pasar akan menyelesaikan
persoalan ekonomi dengan beberapa hal perlu adanya campur tangan pemerintah
4.
Persaingan
Terkendali
Untuk mengetahui sistem ekonomi yang
dianut oleh suatu negara, maka perlu dianalisis kandungan faktor-faktor
tersebut diatas
Sistem ekonomi Indonesia (sistem persaingan
terkendali)
·
Bukan kapitalis dan bukan
sosialis, Indonesia mengakui kepemilikan individu terhadap sumber ekonomi,
kecuali sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh
negara sesuai dengan UUD 1945
·
Pengakuan terhadap kompetisi antar
individu dalam meningkatkan taraf hidup dan antar badan usaha untuk mencari
keuntungan, tapi pemerintah juga mengatur bidang pendidikan, ketenagakerjaan,
persaingan, dan membuka prioritas usaha
·
Pengakuan terhadap penerimaan
imbalan oleh individu atas prestasi kerja dan badan usaha dalam mencai
keuntungan. Pemerintah mengatur upah kerja minimum dan hukum perburuhan.
·
Pengelolaan ekonomi tidak
sepenuhnya percaya kepada pasar. Pemerintah juga bermain dalam perekonomian
melalui BUMN dan BUMD serta departemen teknis untuk membantu meningkatkan
kemampuan wirausahawan (UKM) dan membantu permodalan.
5.
Kadar
Kapitalisme dan Sosialisme
Unsur kapitalisme dan sosialisme yang ada dalam sistem
ekonomi Indonesia dapat dilihat dari sudut berikut ini:
a. Pendekatan faktual struktural yakni
menelaah peranan pemerintah dalam perekonomian
Pendekatan untuk
mengukur kadar campur tangan pemerintah menggunakan persamaan agregat Keynesian
Y = C + I + G + (X -M)
Y adalah pendapatan
nasional
Berdasarkan rumus
tersebut dapat dilihat peranan pemerintah melalui variabel G (pengeluaran
pemerintah) dan I (investasi yang dilakukan oleh pemerintah) serta (X-M) yang dilakukan oleh pemerintah.
Pengakuan kadar
pemerintah juga dapat dilihat dari peranan pemerintah secara sektoral terutama
dalam pengaturan bisnis dan penentuan harga. Pemerintah hampir mengatur bisnis
dan harga untuk setiap usaha.
b. Pendekatan sejarah yakni menelusuri perorganisasian perekonomian
indonesia dari waktu ke waktu.
Berdasarkan sejarah,
indonesia dalam pengelolaan ekonomi tidak pernah terlalu berat kepada
kaitalisme dan sosialisme.
Percobaan untuk
mengikuti sistem kapitalis yang dilakukan oleh berbagai kabnet menghasilkan
keterpurukan ekonomihingga akhir tahun 1959.
Percobaan untuk mengikuti
sistem sosialis yang dilakukan oleh presiden I menghasilkan keterpurukan
ekonomi hingga akhir tahun 1965
Daftar Pustaka
Fahmi, Irham. 2013.
Ekonomi Politik, Teori dan Realita. Bandung: Alfabeta
Diakses pada
tanggal 14 Maret 2016, pukul 19.45 WIB
Tidak ada komentar:
Posting Komentar